30 Layanan Publik yang Terkena Dampak Serangan PDNS Telah Pulih
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) berhasil memulihkan 30 layanan publik yang terkena dampak serangan siber pada Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Hadi Tjahjanto, mengungkapkan bahwa pemulihan dilakukan melalui metode dekripsi (decrypt).
“Hingga Selasa, 9 Juli 2024, pukul 19.00 WIB, sebanyak 30 layanan dari 12 kementerian/lembaga/daerah (K/L/D) telah berhasil dipulihkan dan dinyatakan Go Live,” kata Hadi dalam keterangan resmi yang dirilis Kamis (11/7/2024).
Berdasarkan pemetaan dan validasi terhadap 282 kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di PDNS 2, diketahui bahwa 167 di antaranya terkena dampak. Pemulihan layanan masih berlangsung, dan saat ini terdapat sekitar 7 layanan dari 6 kementerian/lembaga/daerah yang sedang dalam proses pemulihan.
Upaya percepatan pemulihan dilakukan dengan memanfaatkan data cadangan yang tersedia di PDNS 3 (Cold Site) di Batam serta backup lokal di PDNS 2 Surabaya. Kominfo juga menerapkan strategi dekripsi untuk mengembalikan aset dan layanan yang terdampak secara hati-hati.
Pelaksana tugas (Plt.) Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo, Ismail, menjelaskan bahwa pemerintah menerapkan strategi pemulihan dalam tiga tahapan: jangka pendek, menengah, dan panjang.
Untuk jangka pendek, yang berlangsung selama Juli-Agustus 2024, fokus pemulihan adalah pada layanan publik prioritas seperti layanan imigrasi. Pada tahap ini, proses forensik dilakukan oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri).
Di tahap menengah, yang direncanakan untuk Agustus-September 2024, pemerintah akan melakukan redeploy tenant dan perbaikan tata kelola serta Standar Operasional Prosedur (SOP).
Sementara itu, untuk strategi jangka panjang atau normalisasi, pemerintah berencana melakukan audit keamanan pada PDNS 1 dan PDNS 2 oleh pihak ketiga yang independen, yang dijadwalkan hingga September 2024. Implementasi hasil audit diharapkan selesai pada November 2024.