Hilirisasi Belum Efektif Mengatasi Kemiskinan

Hilirisasi Belum Efektif Mengatasi Kemiskinan

Pemerintah daerah (pemda) didorong untuk mengambil langkah lebih aktif dalam mengatasi kemiskinan di wilayah masing-masing. Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, pemberdayaan dan pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah strategi kunci untuk mengurangi tingkat kemiskinan di tingkat lokal.

Peran Aktif Pemerintah Daerah dalam Pengurangan Kemiskinan

Airlangga Hartarto menekankan bahwa pemerintah daerah perlu memiliki program yang efektif untuk mengurangi kemiskinan. “Pemerintah daerah harus memiliki program konkret untuk mengurangi kemiskinan. Ini adalah tanggung jawab bupati, wali kota, dan kepala daerah untuk mengimplementasikannya,” ujar Airlangga saat diwawancarai di Jakarta, Rabu malam (24/7).

Lebih lanjut, Airlangga menjelaskan bahwa pemda tidak boleh hanya bergantung pada investasi besar seperti pembangunan pabrik pemurnian (smelter) untuk mengatasi masalah kemiskinan. Meskipun investasi semacam ini dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah tertentu, kenyataannya belum dapat menyelesaikan persoalan kemiskinan secara menyeluruh.

Dampak Terbatas dari Investasi Pabrik Smelter

Kehadiran pabrik smelter di berbagai wilayah Indonesia, terutama di Indonesia Timur, memang telah meningkatkan pertumbuhan ekonomi lokal. Namun, pabrik-pabrik ini, yang umumnya padat teknologi, tidak mampu menyerap banyak tenaga kerja. Hal ini menyebabkan meskipun pertumbuhan ekonomi tinggi, angka kemiskinan di wilayah tersebut masih tetap signifikan.

“Industri smelting adalah industri padat teknologi, sedangkan industri garment, meskipun bisa menggunakan teknologi seperti robotik, lebih padat karya,” jelas Airlangga. Dia menambahkan bahwa perlu ada keseimbangan antara industri yang padat teknologi dan padat karya untuk menciptakan dampak ekonomi yang lebih merata.

Anomali dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) juga mengakui adanya anomali dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkontribusi pada kemiskinan meskipun daerah tersebut kaya akan sumber daya. Staf Ahli Menteri ESDM Bidang Perencanaan Strategis, M. Idris F. Sihite, mengungkapkan bahwa wilayah-wilayah dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah sering kali masih memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi.

Contoh nyatanya adalah Provinsi Sumatera Selatan, yang memiliki cadangan batu bara terbesar kedua di Indonesia. Meskipun produksi batu bara di provinsi ini cukup besar dan menghasilkan pendapatan negara yang signifikan, kemiskinan di wilayah tersebut masih belum teratasi.

Idris menjelaskan, “Ini adalah pekerjaan rumah kita bersama. Apakah pengelolaan sumber daya alam sudah sesuai dengan amanat UUD 1945 untuk kesejahteraan rakyat? Penghentian anomali ini memerlukan upaya komprehensif dan berkelanjutan dari pemerintah, pelaku usaha, masyarakat sipil, dan akademisi.”

Hilirisasi sebagai Mesin Pertumbuhan Ekonomi

Sebelumnya, Airlangga juga menyebutkan bahwa hilirisasi komoditas minerba adalah bagian penting dari mesin pertumbuhan ekonomi nasional. Meskipun hilirisasi memberikan nilai tambah bagi perekonomian domestik, tantangan seperti ketimpangan dalam distribusi manfaat ekonomi harus diatasi.

Pemerintah mendorong untuk memperluas pemberdayaan UMKM sebagai salah satu solusi untuk menciptakan kesempatan kerja dan mengurangi kemiskinan. Dengan memfokuskan pada pengembangan UMKM, diharapkan dapat meningkatkan kapasitas ekonomi lokal dan menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih banyak, sekaligus menurunkan angka kemiskinan.

Kesimpulan

Secara keseluruhan, pendekatan yang lebih terintegrasi dan seimbang diperlukan untuk mengatasi kemiskinan di Indonesia. Pemerintah daerah diharapkan dapat berperan aktif dalam pemberdayaan UMKM dan mengelola sumber daya alam dengan lebih efektif untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi juga dapat dirasakan oleh masyarakat secara luas. Ini adalah langkah penting untuk mencapai kesejahteraan yang lebih merata dan mengatasi ketimpangan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia.