Mengharapkan Pemimpin Merakyat dari Hasil Pilkada Serentak
Pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 diharapkan dapat melahirkan pemimpin yang benar-benar merakyat. Pilkada merupakan momen krusial yang menentukan arah pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di masa depan.
Pakar Komunikasi Politik Benny Susetyo menjelaskan bahwa sistem pemilihan langsung merupakan inti dari demokrasi, bertujuan untuk memastikan suara rakyat benar-benar didengar dan dihargai. Meskipun demikian, perjalanan demokrasi di Indonesia masih dihadapkan pada berbagai tantangan.
“Salah satu tantangan terbesar adalah memastikan demokrasi tidak tercemar oleh kepalsuan. Pemimpin yang terpilih harus memiliki jiwa kerakyatan yang mendalam, mampu mensejahterakan rakyat, dan bukan sekadar mengisi posisi kekuasaan,” kata Benny dalam keterangan resminya, yang dikutip pada Jumat (26/7).
Demokrasi yang sejati memerlukan integritas dan komitmen untuk memperjuangkan kepentingan rakyat. Seorang pemimpin yang berjiwa kerakyatan adalah mereka yang benar-benar memahami dan merasakan kebutuhan serta aspirasi rakyatnya.
“Mereka bukan hanya pemimpin yang terasing dalam menara gading kekuasaan, tetapi pemimpin yang turun ke lapangan, mendengarkan keluhan masyarakat, dan bekerja keras untuk memperbaiki kehidupan mereka,” tambah Benny.
Pemimpin seperti itu harus mampu membuka lapangan kerja, meningkatkan taraf hidup masyarakat, dan mengembangkan potensi lokal. Namun, lebih dari itu, pemimpin yang berjiwa kerakyatan harus berpikir global namun bertindak lokal. Mereka perlu memahami dinamika global dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi kehidupan masyarakat lokal.
“Pemimpin harus dapat mengintegrasikan kebijakan global yang relevan dengan konteks lokal untuk menciptakan solusi yang efektif dan berkelanjutan. Aspek penting dari demokrasi yang berdaulat adalah perjuangan untuk kesehatan rakyat dan keadilan sosial,” jelasnya.
Benny mengingatkan bahwa Bung Karno pernah menegaskan bahwa demokrasi tidak akan berjalan dengan baik jika kondisi sosial ekonomi masyarakat rendah. “Pemikiran ini tetap relevan hingga kini. Kesejahteraan rakyat adalah fondasi dari demokrasi yang kuat dan stabil,” tambah Benny.
Sebagai negara dengan jumlah penduduk besar, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam mengatasi kemiskinan dan ketimpangan ekonomi. Masih banyak rakyat Indonesia yang hidup dalam kemiskinan, bekerja keras untuk orang lain, dan tidak memiliki akses yang memadai terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang ekonomi.
“Situasi ini menunjukkan bahwa perjuangan untuk mewujudkan demokrasi yang sejati masih panjang. Peran media massa dan organisasi masyarakat sipil dalam mendukung ajaran marhaenisme sangat penting,” ungkapnya.
Media massa harus berfungsi sebagai pengawas yang kritis terhadap kebijakan pemerintah dan sebagai platform untuk menyuarakan aspirasi rakyat. Organisasi masyarakat sipil juga harus aktif dalam memperjuangkan hak-hak rakyat dan memastikan kepentingan mereka tidak diabaikan.
“Untuk membangun demokrasi yang kuat, pendidikan dan pemberdayaan ekonomi harus menjadi prioritas utama,” tegas Benny.
Seorang pemimpin yang efektif adalah mereka yang mampu menggerakkan masyarakat, membangun semangat gotong-royong, dan bekerja keras untuk mencapai tujuan bersama. Pemimpin harus bersaing dalam hal inovasi, pelayanan publik, dan pencapaian kesejahteraan masyarakat.
“Persaingan yang sehat antara pemimpin akan mendorong peningkatan kualitas pemerintahan dan pelayanan publik. Masyarakat juga harus sadar bahwa demokrasi yang berkualitas hanya akan terwujud jika mereka aktif berpartisipasi dalam proses politik. Mereka harus menggunakan hak pilih mereka dengan bijak dan memilih pemimpin yang memiliki komitmen nyata untuk memperjuangkan kepentingan rakyat,” tambah Benny.
Masyarakat diharapkan tidak mudah terpengaruh oleh politik uang dan harus aktif dalam pengawasan serta evaluasi kinerja pemerintah. Partisipasi masyarakat dalam demokrasi harus melampaui pemilihan, termasuk dalam diskusi publik dan pemberian masukan konstruktif kepada pemerintah.
“Masyarakat harus berani menyuarakan ketidakpuasan jika kebijakan pemerintah tidak sesuai dengan kepentingan rakyat. Mereka harus aktif dalam dialog publik, memberikan masukan yang bermanfaat, dan bekerja sama dengan pemerintah untuk mencapai tujuan bersama,” tutup Benny.