Presiden Jokowi Meluncurkan Geoportal Terbaru, Apa yang Dibawa Peta Ini?
Presiden Joko Widodo dijadwalkan meluncurkan Geoportal Kebijakan Satu Peta 2.0 pada Kamis, 18 Juli 2024. Geoportal ini merupakan sebuah platform peta canggih yang mengintegrasikan berbagai data geospasial dari seluruh Indonesia, yang dapat diakses oleh publik.
Sejarah Kebijakan Satu Peta
Kebijakan Satu Peta pertama kali diperkenalkan pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan tujuan untuk mengintegrasikan data geospasial yang tersebar di berbagai kementerian dan lembaga. Sebelumnya, terdapat 85 peta tematik yang dikeluarkan oleh masing-masing entitas pemerintahan, menyebabkan tumpang tindih data yang berpotensi memicu konflik pertanahan dan mengurangi efisiensi.
Perkembangan di Era Jokowi
Pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, Kebijakan Satu Peta diperbarui dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta. Pada tanggal 11 Desember 2018, Geoportal Kebijakan Satu Peta pertama kali diluncurkan setelah berhasil mengintegrasikan 83 dari 85 peta tematik yang ada.
Pada tahun 2021, Presiden Jokowi mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 yang mengubah Perpres 9/2016 untuk meningkatkan kualitas peta dengan skala yang lebih detail, yaitu skala 1:50.000. Selain itu, jumlah peta tematik yang diintegrasikan juga ditingkatkan menjadi 151 peta tematik dari 23 kementerian/lembaga dan 38 provinsi.
Kemajuan dalam Integrasi Data
Sekretariat Percepatan Kebijakan Satu Peta, yang terdiri dari berbagai kementerian dan lembaga, melaporkan kemajuan signifikan dalam mengkompilasi dan mengintegrasikan data geospasial. Hingga saat ini, 100% data yang diperlukan telah dikompilasi dan 98% dari target 151 peta tematik telah berhasil diintegrasikan. Dua peta lainnya masih dalam proses verifikasi dan perbaikan.
Geoportal Kebijakan Satu Peta 2.0
Data hasil integrasi tersebut sekarang dapat diakses melalui Geoportal Kebijakan Satu Peta 2.0 yang akan diluncurkan oleh Presiden Jokowi. Geoportal ini tidak hanya dapat diakses oleh pemerintah, tetapi juga oleh masyarakat umum seperti pemerhati lingkungan, pemilik lahan, dan kalangan sipil lainnya. Geoportal ini dapat diakses melalui Geoportal Kebijakan Satu Peta 2.0.
Harapan ke Depan
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa dengan data terbaru ini, pemerintah telah berhasil mengurangi ketidaksesuaian pemanfaatan ruang dari 77,38 juta hektar menjadi 57,41 hektar dalam waktu tiga tahun. Dia berharap kebijakan ini dapat terus dimanfaatkan oleh masyarakat dan pemerintah untuk meningkatkan kepastian hukum dan iklim investasi di Indonesia.
Kesimpulan
Peluncuran Geoportal Kebijakan Satu Peta 2.0 menandai langkah penting dalam upaya pemerintah Indonesia untuk meningkatkan integrasi dan kualitas data geospasial. Dengan aksesibilitas yang luas, diharapkan geoportal ini dapat memberikan kontribusi positif yang signifikan dalam pengelolaan sumber daya dan pembangunan nasional.