Selain Membayar Utang Rp800 T, Prabowo Juga Memerlukan Dana Segar Rp1.000 T
Kalangan ekonom memperkirakan bahwa pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto akan menghadapi tantangan besar dalam hal kebutuhan dana pada 2025. Ini termasuk kewajiban utang jatuh tempo yang mencapai Rp800,33 triliun dan potensi defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang dapat melampaui Rp600 triliun.
Chief Economist Bank Syariah Indonesia (BSI), Banjaran Surya Indrastomo, dalam program Profit CNBC Indonesia, menjelaskan bahwa pada tahun depan, Indonesia akan menghadapi kebutuhan likuiditas sekitar seribu triliun rupiah. Dia menekankan bahwa pemerintahan Prabowo harus mencari sumber pendanaan baru untuk mendukung program-program yang direncanakan.
“Dalam konteks ini, penting bagi pemerintahan yang akan datang untuk memastikan sentimen positif pelaku pasar keuangan terhadap kesinambungan fiskal guna menjaga perekonomian domestik,” ujar Banjaran, dikutip Selasa (16/07/2024). Menurutnya, sustainabilitas fiskal—terutama terkait dengan fiskal yang prudent dan disiplin—akan memerlukan kepastian tentang arah kebijakan yang akan diambil, apakah itu melibatkan peningkatan defisit atau pencarian sumber pendanaan baru yang belum sepenuhnya dieksplorasi.
Banjaran juga menyebutkan bahwa ada berbagai opsi yang tersedia untuk menopang perolehan dana, terutama mengingat tren suku bunga acuan global yang mungkin akan turun. Dia mengindikasikan bahwa suku bunga acuan The Federal Reserve (The Fed) di AS, yang saat ini berada di kisaran 5,25%-5,50%, mungkin akan turun mulai September atau akhir tahun ini.
“Instrumen yang bisa dipertimbangkan termasuk fixed income dan pasar saham. Sementara fixed income mengalami aksi jual yang signifikan, pasar saham masih menunjukkan minat investor,” tambah Banjaran.
Dia juga mencatat bahwa masuknya uang asing ke Indonesia, yang mencapai sekitar Rp150 triliun melalui SRBI, memberikan sedikit bantuan terhadap devisa. Namun, Banjaran menegaskan bahwa pasar akan memerlukan kepastian tentang kebijakan fiskal di bawah kepemimpinan baru.
Pernyataan Banjaran sejalan dengan pandangan Koordinator Analis Laboratorium Indonesia 2045 (LAB 45), Reyhan Noor. Reyhan menyebutkan bahwa opsi paling realistis untuk Prabowo dalam menghadapi utang jatuh tempo dan defisit anggaran adalah melalui refinancing atau strategi “gali lubang tutup lubang.”
“Opsi refinancing tampaknya paling realistis saat ini, terutama dengan kemungkinan penurunan suku bunga global yang diperkirakan terjadi pada akhir tahun ini,” kata Reyhan kepada CNBC Indonesia, Senin (15/7/2024). Dia menambahkan bahwa kebijakan suku bunga tinggi di masa lalu kemungkinan akan mereda, yang memungkinkan skema “gali lubang tutup lubang” menjadi opsi yang viable.
Namun, Reyhan memperingatkan bahwa pembiayaan baru untuk utang dapat meningkatkan defisit APBN, yang dibatasi oleh UU Keuangan Negara Nomor 17 Tahun 2003 maksimal 3% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Dengan demikian, Prabowo harus menyeimbangkan anggaran belanja negara untuk menjaga defisit APBN tetap sesuai target sambil menyelesaikan pembayaran utang jatuh tempo, sementara anggaran penerimaan negara masih jauh dari target belanja.
Reyhan mengusulkan bahwa pemerintah dapat meningkatkan pendapatan dan melakukan realokasi anggaran untuk memastikan bahwa lebih banyak dana dialokasikan untuk pembayaran utang dan bunga utang.
“Selain itu, pemerintah dapat memanfaatkan Saldo Anggaran Lebih (SAL) untuk menutupi belanja yang diperlukan, memberikan ruang fiskal tambahan untuk mengurangi jumlah utang yang direfinancing,” ujar Reyhan.
Opsi terakhir yang dapat dipertimbangkan adalah restrukturisasi utang, meskipun hal ini dapat merugikan kredibilitas fiskal Indonesia dan berdampak negatif pada sektor keuangan.
Secara keseluruhan, mengelola kebutuhan dana yang besar dengan cermat akan menjadi tantangan utama bagi pemerintahan Prabowo, dan keputusan mengenai strategi fiskal akan sangat menentukan stabilitas ekonomi dan kepercayaan pasar di masa depan.