Transaksi Judi Online Meningkatkan Keuntungan Perbankan
Nilai transaksi judi online di Indonesia telah meningkat pesat dalam sepuluh tahun terakhir, berimbas pada peningkatan keuntungan bagi bank yang melayani transaksi tersebut.
Presiden Direktur Centre for Banking Crisis (CBC), Achmad Deni Daruri, mengungkapkan bahwa pada 2017, terdapat sekitar 20 juta transaksi judi online dengan nilai mencapai Rp2 triliun. Dari transaksi ini, pendapatan perbankan mencapai Rp117 miliar. Namun, pada 2024, jumlah transaksi melonjak menjadi 6 miliar dengan nilai total Rp600 triliun, dan pendapatan perbankan mencapai Rp18 triliun.
“Artinya, total penerimaan perbankan dari transaksi judi online ilegal antara 2017-2024 mencapai Rp33,5 triliun. Peningkatan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kemudahan akses internet, penggunaan teknologi pembayaran digital, pelonggaran peraturan PJP (Penyedia Jasa Pembayaran), e-wallet, dan penyediaan API (Application Programming Interface),” jelas Deni dalam keterangan yang dikutip di Jakarta, Kamis (1/8).
Secara sosial, maraknya judi online menyebabkan berbagai masalah seperti peningkatan kasus bunuh diri, kejahatan, dan keretakan keluarga. Banyak individu terjerat utang besar akibat kecanduan judi, yang berdampak pada kesehatan mental masyarakat.
“Dampaknya terhadap korupsi juga signifikan, di mana setiap 1 persen peningkatan nilai judi online dapat meningkatkan korupsi sebesar 4,6 persen,” tambahnya.
Dari sisi perbankan, meningkatnya judi online ilegal justru memberikan keuntungan besar. Pada 2026, keuntungan perbankan dari transaksi judi online ilegal diperkirakan mencapai Rp30 triliun.
“Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah meminta perbankan untuk membangun sistem pelacakan transaksi mencurigakan untuk memberantas aktivitas ini. Namun, pelacakan sering kali tidak efektif karena transaksi sering kali bernilai kecil dan tersebar di banyak rekening,” ungkap Deni.
Saat ini, sangat sedikit rekening yang diblokir oleh perbankan karena teridentifikasi terkait judi online, dan dana yang diblokir sering kali menjadi ajang korupsi baru. Secara keseluruhan, peningkatan transaksi judi online ilegal membawa dampak negatif yang luas, baik bagi individu maupun sistem keuangan negara.
“Upaya penegakan hukum dan edukasi masyarakat menjadi kunci dalam mengatasi masalah ini. Peningkatan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kemudahan akses internet dan teknologi pembayaran digital,” lanjutnya.
Deni menambahkan bahwa pemerintahan Jokowi belum menunjukkan tindakan nyata dalam memerangi praktik judi online ilegal. Pemerintah perlu mewajibkan bank dan perusahaan e-wallet untuk menyerahkan keuntungan serta dana yang diblokir terkait judi online kepada negara.
“Langkah ini diharapkan dapat mengurangi prevalensi judi online ilegal dan melindungi masyarakat dari dampak negatifnya. Namun, langkah tersebut masih sangat kurang dan lamban. Keuntungan perbankan dari judi online harus dikembalikan ke negara,” pungkasnya.