Mantan Gubernur Maluku Utara Habiskan 3 Miliar Untuk Check-in. Kasus dugaan suap dan gratifikasi yang menyeret mantan Gubernur Maluku Utara, Abdul Gani Kasuba, semakin menunjukkan lapisan-lapisan praktik korupsi yang terjadi di dalam lingkaran pejabat pemerintah. Pengakuan saksi kunci, Eliya Gabrina Bachmid, semakin mempertegas dugaan adanya pemanfaatan wanita sebagai alat untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan proyek.
Eliya, yang merupakan anggota DPRD Kabupaten Halmahera Selatan, mengakui bahwa ia bertindak sebagai penghubung dan diminta bantuan oleh Abdul Gani Kasuba untuk membawakan wanita kepadanya. Ia mengungkapkan bahwa ia telah mengantar dan menemani puluhan wanita untuk bertemu dengan Abdul Gani di hotel, dan meninggalkan mereka bersama Abdul Gani di dalam kamar hotel.
Lebih mencengangkan lagi, Eliya mengaku bahwa ia diminta untuk membayar wanita-wanita tersebut dengan uang pribadinya, mulai dari Rp10 juta hingga Rp50 juta, yang nantinya akan diganti oleh Abdul Gani. Hal ini jelas menunjukkan adanya praktik penyalahgunaan kekuasaan dan pemanfaatan wanita demi kepentingan pribadi.
Pengakuan Eliya semakin memperkuat dugaan adanya praktik suap dan gratifikasi yang melibatkan Abdul Gani Kasuba. Kesaksian ini diharapkan dapat menjadi landasan yang kuat bagi penegak hukum untuk mengungkap lebih dalam jaringan korupsi yang terjadi.
Kasus ini tidak hanya mencoreng citra pejabat publik, tetapi juga menunjukkan betapa rapuhnya sistem integritas di dalam pemerintahan. Sudah saatnya seluruh pejabat pemerintah memahami pentingnya menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, transparansi, dan akuntabilitas dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Mereka harus menyadari bahwa perilaku koruptif tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Pengungkapan skandal ini juga harus menjadi momentum bagi seluruh elemen masyarakat untuk bergerak bersama-sama mengawasi dan memperkuat pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Hanya dengan kolaborasi yang erat antara penegak hukum, lembaga pengawas, dan masyarakat, praktik korupsi yang merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara dapat diberantas secara menyeluruh. Semua pihak harus memiliki komitmen yang kuat untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan akuntabel demi masa depan Indonesia yang lebih baik.
Pengungkapan skandal ini juga harus menjadi momentum bagi seluruh elemen masyarakat untuk bergerak bersama-sama mengawasi dan memperkuat pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Hanya dengan kolaborasi yang erat antara penegak hukum, lembaga pengawas, dan masyarakat, praktik korupsi yang merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara dapat diberantas secara menyeluruh.
