Skandal “Ngamar” Mantan Gubernur Maluku Utara Beserta Saksi. Kasus dugaan suap dan gratifikasi yang menyeret mantan Gubernur Maluku Utara, Abdul Gani Kasuba, semakin menunjukkan lapisan-lapisan praktik korupsi yang terjadi di lingkaran pejabat pemerintah. Pengakuan saksi kunci, Eliya Gabrina Bachmid, semakin mempertegas dugaan adanya pemanfaatan wanita sebagai alat untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan proyek.
Eliya mengaku bertindak sebagai penghubung dan diminta bantuan oleh Abdul Gani Kasuba untuk membawakan wanita kepadanya. Ia bahkan mengungkapkan telah mengantar dan menemani puluhan wanita untuk bertemu Abdul Gani di hotel, meninggalkan mereka bersama di dalam kamar. Lebih mencengangkan lagi, Eliya mengaku diminta untuk membayar wanita-wanita tersebut dengan uang pribadinya, yang nantinya akan diganti oleh Abdul Gani. Jelas terjadi penyalahgunaan kekuasaan dan pemanfaatan wanita demi kepentingan pribadi.
Pengakuan Eliya semakin memperkuat dugaan adanya praktik suap dan gratifikasi. Kesaksian ini diharapkan dapat menjadi landasan kuat bagi penegak hukum untuk mengungkap lebih dalam jaringan korupsi. Kasus ini tidak hanya mencoreng citra pejabat publik, tapi juga menunjukkan rapuhnya sistem integritas pemerintahan.
Pengungkapan skandal ini harus menjadi momentum bagi seluruh elemen masyarakat untuk bergerak bersama mengawasi dan memperkuat pengawasan terhadap pemerintahan. Hanya dengan kolaborasi antara penegak hukum, lembaga pengawas, dan masyarakat, praktik korupsi yang merusak sendi-sendi kehidupan dapat diberantas secara menyeluruh,” tegas pengamat politik, Andi Surya.
Andi Surya menegaskan bahwa pemberantasan praktik korupsi yang mengakar di lingkungan pemerintahan hanya dapat dilakukan melalui kerjasama dan sinergi dari seluruh komponen masyarakat. Keterlibatan aktif warga, lembaga pengawas independen, serta aparat penegak hukum yang bersih dan profesional mutlak diperlukan untuk memutus rantai korupsi yang selama ini merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.
Dugaan pemanfaatan wanita oleh pejabat publik demi kepentingan pribadi tentu menjadi sorotan tajam. Praktik ini tidak hanya mencerminkan penyalahgunaan kekuasaan, tapi juga menunjukkan rapuhnya sendi-sendi integritas pemerintahan. Masyarakat menuntut adanya penegakan hukum yang tegas dan transparan, serta reformasi total sistem pemerintahan untuk memutus rantai korupsi. Hanya dengan upaya komprehensif seperti itu, nilai-nilai kejujuran, akuntabilitas, dan transparansi dapat ditegakkan di seluruh lini pemerintahan.
Skandal “Ngamar” Mantan Gubernur Maluku Utara Beserta Saksi
